Senin, 22 Juli 2013

Pemerintah AS "Dikeroyok" Puluhan Perusahaan Teknologi

Aksi ini menuntut kebebasan pengawasan di dunia maya.


VIVAnews - Buntut tekanan publik atas kebebasan pengawasan di dunia maya mendorong sejumlah perusahaan teknologi seperti Facebook, Google, dan Apple melayangkan surat ke Presiden Barrack Obama dan Kongres AS.

Isi surat itu mendorong pemerintah mengungkapkan lebih jauh program keamanan nasional yang berkaitan dengan data pengguna serta memperjuangkan kemerdekaan perusahaan dalam melindungi data pengguna.

Ketiga perusahaan raksasa bersama-sama Linkedln, Yahoo, Microsoft, Twitter, dan puluhan perusahaan lain mendesak pemerintah AS agar lebih terbuka dalam pengumpulan data rahasia, dilansir NBCnews, Senin 19 Juli 2013.

Surat itu ditujukan kepada Presiden Barack Obama, Jaksa Agung Eric Holder, Direktur National Intelligence James Clapper, Direktur Umum National Security Agency, Keith Alexander dan pimpinan keamanan nasional di Kongres AS.

Sebagaimana diketahui, program pengawasan pengguna di AS melarang perusahaan teknologi mengungkapkan keterlibatan perusahaan terlebih lagi mengungkapkan konten permintaan pengumpulan data oleh pemerintah AS.

Program pengumpulan data pengguna itu diawasi pengadilan pengawasan intelijen asing (Foreign Intelligence Surveillance Court), mendapatkan legitimasi dari UU Pengawasan Intelijen Asing (Foreign Intelligence Surveillance Act/FISA) dan UU Patrot AS, aturan yang mencegah dan menghukum tindakan terorisme di AS.

Dalam surat yang dilayangkan kemarin, perusahaan juga meminta diperbolehkan secara teratur melaporkan statistik jumlah dan cakupan permintaan data pengguna yang diawasi otoritas keamanan nasional khusus, termasuk jumlah individu, akun atau perangkat yang dipengaruhi permintaan itu.

"Informasi bagaimana dan seberapa sering pemerintah AS menggunakan otoritas hukum adalah penting bagi pengguna, khususnya rakyat AS. Rakyat berhak untuk mengetahui kesesuaian penggunaan data otoritas yang berwenang," jelas surat itu.

Surat itu juga meminta Kongres meloloskan peraturan yang mengharuskan pemerintah federal membuat laporan transparansi dan membiarkan perusahaan mengungkapkan permintaan data pengguna tanpa harus meminta izin pengadilan FISA terlebih dahulu.

Sampai saat ini, Gedung Putih dan Departemen Kehakiman AS belum menanggapi surat tersebut.

Related Post

0 komentar:

Posting Komentar

Cool Blue Outer Glow Pointer